Kebijakan Pengadaan CPNS 2013

HAJAT  akbar seleksi CPNS tahun 2013 yang ditunggu-tunggu masyarakat segera digelar. Mulai tanggal 2 September 2013, sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Sebanyak 339 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat.

 

Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013. “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja.  Pada hari yang sama juga digelar TKD dengan sistem lembar jawaban komputer  (LJK) untuk memperebutkan kursi CPNS dari jalur pelamar umum.

 

Selain seleksi CPNS dari honorer K2 dan jalur pelamar umum, tahun ini ada tiga skema seleksi CPNS lain, yakni formasi khusus untuk dokter,  seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi CPNS calon siswa ikatan dinas. Selain itu ada juga afirmasi untuk kaum disable, putera-puteri terbaik Papua, serta bagi atlet berperestasi untuk menjadi PNS.

 

Untuk TKD, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Seleksi CPNS menyiapkan tiga tipe/kelompok  soal tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 – D3/sarjana muda), dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Penyusunan soal TKD dilakukan Panselnas dibantu oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB, disusun oleh instansi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi umum oleh BKN, dan seterusnya.

 

Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Pengumuman hasil tes, baik TKD maupun TKB juga akan dilakukan oleh Menteri PANRB,” tambahnya.

 

Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun, bila jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua. Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memperhatikan persentase belanja pegawai dalam APBD,” katanya. (ags)

 

 

No.	Kementerian/Lembaga
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2	Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan HAM
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian ESDM
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Pekerjaan Umum
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Kementerian PANRB
26	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27	Kementerian Perumahan Rakyat
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29	Kementerian Sekretariat Negara
	Lembaga
30	Arsip Nasional RI (ANRI)
31	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34	Badan Pusat Statistik (BPS)
35	Badan Inteljen Negara (BIN)
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38	Badan Informasi Geospasial (BIG)
39	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46	Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah